Empat orang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Tebo Jambi, diduga terafiliasi jaringan terorisme Negara Islam Indonesia (NII). Dugaan itu juga sudah disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror kepada Penjabat Bupati Tebo, Varial Adhi Putra.
Setelah mendapatkan informasi demikian, Pj Bupati Tebo langsung memanggil empat orang terduga terafiliasi jaringan teroris. Varial Adhi Putra membenarkan ada empat orang ASN di pemerintahan Kabupaten Tebo terafiliasi jaringan teroris.
“Ya benar ada 4 orang terafiliasi jaringan teroris,” kata Varial Adhi, Senin (15/7/2024)
Varial menegaskan, setelah melakukan pertemuan dengan Densus 88, ia langsung memanggil nama-nama yang disebutkan oleh Densus saat ketemu. Empat orang yang terafiliasi jaringan teroris berjanji berikrar setia kepada NKRI.
“Ya empat orang ASN terafiliasi jaringan NII. Namun kita sudah ketemu dan berjanji berikrar setia kepada NKRI,” tegasnya.
Varial mengatakan, empat orang berikrar setia kepada NKRI nantinya akan serentak dilakukan di pemerintahan Provinsi Jambi. DIa berpesan kepada ASN maupun PPPK serta honor, jangan ada lagi terafiliasi jaringan teroris.
“Saya tegaskan pegawai di ruang lingkup Pemerintahan Tebo jangan sampai terafiliasi teroris,” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jambi, Prof. As’ad Isma meminta Penjabat (Pj) Bupati Tebo, betul-betul mengawasi empat ASN yang terpapar jaringan teroris.
Atas hal ini, As’ad Isma menyampaikan informasi dari Densus 88 tersebut berdasarkan analisis data intelijen. Dia meminta Pj Bupati Tebo melakukan pengawasan terhadap empat ASN tersebut.
“Bupati dengan kewenangan yang dimilikinya lewat inspektorat untuk kembali memverifikasi data yang disampaikan Densus 88 dan mendalami,” kata As’ad Isma, Senin (15/7/2024).
Beradasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Rektor UIN Jambi, harus ada tindakan tegas dalam menyikapi persoalan ini.
“Ini pengalaman kita, UIN itu pernah dulu. Orang itu kita panggil dan minta penjelasan, kita kasih tempo seminggu, pilihan dia mundur atau buat perjanjian. Itu salah satu contoh,” katanya.
Ia menambahkan meskipun empat ASN tersebut sudah berjanji untuk mau berikrar setia NKRI, kepala daerah mesti membongkar jaringannya di kalangan ASN dan masyarakat.
“Perlu didalami lagi, untuk melakukan tindakan tegas,” ujarnya.
Dia pun meminta masyarakat untuk dapat memilah dan menghindari kalangan ekstrim.
“Agar terhindar dari pandangan-pandangan ekstrim bergama, contohnya sudah banyak. Itu menjadi pelajaran bagi kita, kelompok ekstrim seperti itu akan membawa kekacauan. Kita sudah jelas berpegang pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UU Dasar dan NKRI,” tandasnya.
