NKRI

Benarkah Deislamisasi di Awal Kemerdekaan Indonesia?

2 Mins read

Besarnya jasa dan pengaruh persyarikatan Muhammadiyah dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui organisasi sosial pendidikan tak ternilai harganya, dibandingkan dengan Taman Siswa yang lahir sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1922 yang kemudian menolak gerakan pembaharuan Islam, Taman Siswa pada masa Gerakan Kebangkitan Nasional, melarang guru Taman Siswa berpartisipasi aktif dalam gerakan nasional.

Namun, mengapa justru Ki Hadjar Dewantara yang kemudian diangkat menjadi Menteri P dan K, bukan Ki Bagus Hadikusumo yang jelas-jelas merupakan tokoh Muhammadiyah yang kita tau organisasi ini kaya dengan amal usaha bidang Pendidikan?

Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua Persyarikatan Muhammadiyah yang sangat berjasa dalam perubahan sila pertama Pancasila produk perumusan panitia sembilan yang disebut piagam jakarta. Hasil persetujuannya terhadap perubahan, melahirkan Pancasila  dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai falsafah dasar negara, dan konstitusi negara pada 18 Agustus 1945.

Namun, ki Bagus Hadikusumo sama sekali tidak mendapatkan kedudukan dalam kementerian yang disusun oleh Soekarno, padahal bung karno sendiri merupakan anggota majelis pengajaran Muhammadiyah daerah Bengkulu sejak 1938.

Demikian pula KH Abdul Kahar Muzakkir sebagai ketua Sekolah Tinggi Islam yang didirikan pada 8 Juli 1945 di Jakarta dan juga sebagai panitia sembilan, padahal Drs Muhammad Hatta sebagai dewan kurator Sekolah Tinggi Islam ketika menjabat sebagai Wakil Presiden  tidak juga mengusulkan KH Abdul Kahar Muzakkir sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah realitas tersebut merupakan strategi deislamisasi kabinet dalam menghadapi sekutu?

Demikian juga dalam masalah kedudukan gubernur dan walikota, mayoritasnya diduduki oleh oleh orang parindra atau P.V.P.N dan tidak seorang pun dari partai Serikat Islam dan Partai Islam Indonesia yang memperoleh pembagian kedudukan sebagai gubernur atau walikota. Padahal pernyataan PNI baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir, ketika ada petisi dari Soetardjo yang menilai petisi tersebut sebagai penghianatan terhadap rakyat dan membunuh daya juang rakyat.

Walaupun realitas sejarah mengatakan demikian tetapi, R. Soetrdjo Karthohadikoesoemo justru diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat, begitu pula dengan R.P Soeroso ketua P.V.P.N yang dinilai sebagai organisasi pegawai yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda, kenyataanya diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 6 September 1945. Apalagi setelah kabinet syahrir I pada 14 November 1945- 12 Maret 1946 terbentuk, melahirkan maklumat presiden No. 1 Tahun 1946 yang berisikan keputusan pembekuan aktivitas 40 kekuasaan politik Islam  atau kesultanan di Seluruh Nusantara Indonesia, kecuali Kesultanan Yogyakarta.

Apakah ini semua merupakan buah dari kelanjutan dihapuskannya tujuh kata dalam piagam Jakarta dengan disingkirkan serta dipatahkan para ulama, pemimpin partai Islam serta para sultan dari semua pos pemerintahan. Dikondisikan pula, agar ulama dan pemimpin partai Islam  hanya aktif di sektor masyarakat biasa, baik pesantren maupun sekolah, padahal ulama, santri dan umat Islam Indonesia sebagai patriot dan nasionalis sejati dalam melawan penjajahan barat maupun imprealis timur.

Penganggkatan Menteri, Gubernur, dan walikota dipilih dari orang-orang yang pada masa kebangkitan kesadaran nasional menampilkan sikap anti Islam dan menampakan kesetiaan pada pemerintah kolonial Belanda. Apakah ini merupakan strategi politik Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin agar dilihat tentara sekutu kerajaan inggris protestan Anglikan dan NICA yang mendarat di Jakarta pada 29 September 1945 bahwa negara Republik Indonesia bukan negara Islam dan menteri-menterinya terdiri dari orang-orang yang pada masa pendudukan Jepang tetap bekerja sama dengan sekutu dan penjajah Belanda.

Misalnya, orangnya Van Mook yang pernah mendapat dana sebesar 25.000 Florin atau Guldeng Hindia Belanda untuk mendanai gerakan anti Jepang, yaitu Mr Amir Syariffuddin dalam kabinet presidential, 2 September-14 November 1945, diangkat menjadi Menteri Penerangan. Bahkan, pada masa kabinet Syahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946, Mr. Amir Syarifuddin mendapatkan kedudukan sebagai menteri keamanan Rakyat dan menteri Penerangan. Demikian pula pada kabinet Syahrir II, 12 Maret-2 Oktober 1946, Mr. Amir Syarifuddin sebagai menteri Pertanahan. Mengapa dipilih strategi ini?

Puji Khuwata

Mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Selain sebagai mahasiswa juga aktif di Persyarikatan Muhammadiyah.
951 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada topik kebangsaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan dan kemanusiaan.
Articles
Related posts
NKRI

4 ASN Terpapar Terorisme, Pemerintah Jambi Gelar Ikrar Setia NKRI Serentak

1 Mins read
Empat orang ¬†aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Tebo Jambi, diduga terafiliasi jaringan terorisme Negara Islam Indonesia¬†(NII). Dugaan itu juga sudah…
NKRI

Memberantas Labelisasi Kafir di NKRI yang Jadi Pemicu Perpecahan

5 Mins read
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar agama masing-masing: orang Islam, orang Kristen, orang…
NKRI

Grand Syekh Al-Azhar Puji Peran Indonesia dalam Mendukung Gaza Palestina

1 Mins read
Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad al Thayyeb, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap peran positif dan efektif dari Pemerintah Indonesia dalam mendukung…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *