Presiden Prabowo baru saja menerima penghargaan Tanda Kehormatan Darjah Kerabat Johor dari Kerajaan Johor sekaligus Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Penghargaan ini istimewa karena biasanya hanya diberikan kepada keluarga kerajaan atau pemimpin negara yang memiliki hubungan dekat.
Sebelumnya, Presiden Soeharto adalah satu-satunya pemimpin Indonesia yang menerima penghargaan serupa.
Sejak dilantik, Presiden Prabowo sudah tiga kali bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Kedekatan ini membuka peluang untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Secara pribadi, Prabowo memiliki hubungan baik dengan Malaysia. Mengingat bahwa dalam sejarah, pernah ada suatu masa hubungan Indonesia dan Malaysia tidak selalu berjalan mulus.
Di era Soekarno, konflik seperti kampanye “Ganyang Malaysia” sempat terjadi. Perselisihan mengenai Pulau Ambalat, hingga kasus kekerasan terhadap pekerja migran dan WNI di Malaysia, juga kerap memicu ketegangan.
Terlepas dari itu semua, secara historis, kedua negara memiliki ikatan yang erat. Indonesia dan Malaysia dulu merupakan bagian dari Nusantara, dengan etnis Bugis, Minang, Jawa, Banjar, dan Mandailing yang banyak ditemukan di Malaysia. Bahkan, banyak rakyat Malaysia memiliki hubungan darah dengan keluarga di Indonesia.
Saat ini, sekitar dua juta WNI tinggal di Malaysia, baik sebagai pekerja profesional, pelajar, maupun pekerja migran di berbagai sektor.
Maka dari itu, kedekatan Presiden Prabowo dengan pemimpin Malaysia membuka peluang diplomasi untuk menyelesaikan sejumlah isu penting, terutama terkait ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan WNI di Malaysia. Adapun isu-isu utama yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:
1. Migrasi Ilegal dan Perdagangan Manusia
Banyak WNI bekerja di Malaysia melalui jalur ilegal karena lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan mereka tanpa prosedur resmi. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan hak seperti upah layak dan jaminan sosial.
Selain itu, pekerja migran di sektor perkebunan sering menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dibayar sangat rendah dan sering terjerat utang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen tegas dari kedua negara, termasuk tindakan hukum terhadap para pelaku perdagangan manusia dan majikan yang memanfaatkan pekerja ilegal.
2. Pendidikan Anak Pekerja Migran
Masalah pendidikan bagi anak-anak pekerja migran masih menjadi persoalan besar, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak. Banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan (stateless) sehingga tidak bisa bersekolah.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama untuk memberikan dokumen resmi kepada anak-anak ini, baik berupa paspor Indonesia atau Identity Card Malaysia.
Dengan dokumen yang jelas, mereka dapat mengakses pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik.
3. Perlindungan Pekerja Migran
Kekerasan, gaji yang tidak dibayarkan, hingga upah rendah adalah masalah yang sering dihadapi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, banyak WNI yang menghadapi masalah hukum di Malaysia, dengan sebagian besar penjara di Malaysia dihuni oleh WNI.
Diplomasi yang kuat dari pemerintah Indonesia sangat dinantikan oleh para pekerja migran dan keluarga mereka.
Perlindungan hukum dan upaya memastikan hak-hak pekerja harus menjadi prioritas utama.
4. Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Penelitian
Sektor pendidikan menjadi kunci untuk mempererat hubungan kedua negara. Kerja sama di bidang beasiswa dan penelitian perlu ditingkatkan.
Pada periode 2000-2010, Malaysia banyak memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia. Program ini dapat dihidupkan kembali untuk mempererat hubungan masyarakat kedua negara.
Sebaliknya, Indonesia juga dapat membuka peluang beasiswa bagi warga Malaysia. Kerja sama ini akan memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kedua negara.
Diplomasi antara Indonesia dan Malaysia memiliki tantangan sekaligus peluang besar melalui kedekatan Presiden Prabowo dengan pemimpin Malaysia. Hal ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan WNI, terutama dalam perlindungan pekerja migran, pendidikan anak-anak mereka, dan hak asasi manusia.
Dengan pendekatan yang tegas dan terarah, hubungan Indonesia dan Malaysia dapat menjadi lebih harmonis, saling menguntungkan, dan mendukung kesejahteraan rakyat kedua negara.
