Kabar duka kembali menyelimuti dunia pekerja migran Indonesia (PMI). Pada Jumat, 24 Januari 2025, di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, sebuah insiden tragis melibatkan kapal patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) menembaki kapal yang membawa pekerja migran Indonesia. Insiden ini menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya, yang kini menjalani perawatan intensif. Kejadian ini memicu sorotan tajam terhadap perlakuan terhadap PMI, terutama yang dianggap sebagai pendatang ilegal.
Menurut sejumlah pemberitaan, kapal patroli APMM melepaskan tembakan dalam jarak sekitar 20-25 meter, mengakibatkan jatuhnya korban. Dua dari korban berasal dari Aceh, sementara Basri, seorang Anak Buah Kapal (ABK), diketahui berasal dari Rokan Hulu, Riau. Tuduhan ilegalitas keberangkatan mereka ke Malaysia menjadi dasar tindakan keras ini. Akan tetapi, pertanyaan besar muncul di mana letak prinsip kemanusiaan?
Kejadian ini menuntut respons diplomatik yang tidak hanya cepat, tetapi juga tegas dan strategis dari pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja menerima anugerah kehormatan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.KI Johor) dari Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim, memiliki momentum strategis untuk menyuarakan hak-hak pekerja migran Indonesia. Anugerah ini, yang derajatnya bahkan lebih tinggi dari gelar Dato’ Seri Perdana Menteri, memberikan akses diplomatik dan simbol pengakuan yang dapat digunakan untuk mendesak penyelesaian kasus ini.
Pemerintah Indonesia perlu melayangkan nota protes diplomatik kepada Malaysia, menuntut investigasi independen terhadap insiden ini. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, perlindungan PMI harus menjadi prioritas. Perjanjian khusus mengenai penanganan pekerja migran ilegal dan prosedur maritim perlu ditinjau ulang. Kasus ini bahkan dapat dibawa ke ranah internasional, misalnya melalui Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan badan PBB terkait migrasi, untuk memastikan perlindungan sekaligus keadilan bagi PMI. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan bantuan hukum dan memastikan pemulihan medis serta psikologis bagi para korban dan keluarga mereka.
Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tindakan menembaki kapal migran dari jarak dekat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional. Hukum humaniter internasional, yang bertujuan melindungi individu dalam situasi konflik dan kekerasan, dengan tegas melarang serangan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam konteks ini, PMI yang patut diduga berada di perairan internasional atau wilayah maritim non-konflik maupun perbatasan antar negara perlu untuk dilindungi. Terlebih, kedatangan PMI ke Malaysia bisa jadi dipengaruhi adanya “panggilan” secara ilegal sebagai rangkaian modus kejahatan perdagangan orang dari Malaysia.
Lebih jauh, Pasal 6 dan Pasal 9 dari Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menggarisbawahi bahwa pekerja migran memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, tanpa diskriminasi. Tindakan kekerasan yang berujung pada kematian dan potensi pembunuhan seperti yang terjadi di Selangor, jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut.
Selain itu, penggunaan kekuatan mematikan terhadap kapal migran, terutama yang tidak menunjukkan ancaman langsung, merupakan praktik yang melanggar standar proporsionalitas dan kebutuhan yang diatur dalam hukum internasional. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sebagai bagian dari sistem di PBB dan badan-badan terkait migran lainnya, menekankan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi migran, terlepas dari status hukum mereka, dan tidak memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Malaysia, sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB, memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan tindakan aparatnya sejalan dengan komitmen internasional.
Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tindakan maritim harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Kapal migran yang membawa orang untuk berupaya mencari penghidupan, tidak boleh dianggap sebagai ancaman militer. Dengan demikian, penembakan terhadap mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum laut internasional.
Insiden di Perairan Tanjung Rhu adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut perhatian serius dari semua pihak. Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan semua jalur diplomasi yang tersedia, termasuk hubungan pribadi Presiden Prabowo dengan otoritas Malaysia, untuk menuntut keadilan bagi para korban dan memastikan insiden serupa tidak terulang. Diplomasi tegas adalah kunci untuk mengubah narasi ini, dari tragedi menjadi momentum reformasi dalam perlindungan pekerja migran.
Kejadian ini bukan hanya soal hubungan Indonesia-Malaysia, tetapi juga tentang martabat manusia dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi mereka yang rentan. Jangan biarkan nyawa PMI menjadi angka statistik dalam konflik maritim. Saatnya bertindak dengan keberanian dan hati nurani karena bisa jadi, terdapat praktik perdagangan orang dengan menempatkan PMI sebagai calon korban. Melindungi pekerja migran bukan hanya soal menjalankan hukum, tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan. Keadilan bagi mereka adalah cerminan hati nurani bangsa yang beradab.
