Fenomena jurnalisme warga semakin menarik perhatian dalam era digital, di mana masyarakat aktif memproduksi konten untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka. Inisiatif ini menjadi penantang dominasi narasi yang selama ini dikuasai oleh media arus utama, yang cenderung berpihak pada elite dan mengabaikan suara rakyat. Melalui platform digital, masyarakat memiliki ruang untuk berbicara dan melawan hegemoni yang membungkam.
Atton (2002) dalam teori komunikasi kritis menyatakan bahwa media arus utama sering kali menjadi alat bagi kelompok berkuasa untuk melanggengkan hegemoni dan menghalangi perubahan sosial. Media besar lebih banyak meliput isu-isu yang menguntungkan elite, sementara cerita tentang perjuangan masyarakat adat, buruh, dan kelompok marjinal lainnya kerap diabaikan.
Dalam konteks ini, jurnalisme warga hadir sebagai alternatif. Ia memungkinkan masyarakat menyuarakan pengalaman langsung mereka melalui media sosial, seperti yang terlihat dalam berbagai kasus viral. Salah satunya adalah konflik lahan di Papua, di mana masyarakat adat menggunakan platform digital untuk menyampaikan perjuangan mempertahankan tanah leluhur. Dukungan luas dari netizen melalui konten ini akhirnya mendorong pihak terkait bertanggung jawab.
Jurnalisme warga juga menjadi alat perlawanan terhadap dominasi ekonomi politik. Eksploitasi tenaga kerja oleh korporasi besar, yang sering mendapat dukungan dari pemerintah, menciptakan ketimpangan besar. Kebijakan yang pro-investasi sering kali mengabaikan hak-hak dasar pekerja, seperti upah layak, jam kerja manusiawi, dan lingkungan kerja aman.
Melalui jurnalisme warga, para pekerja berbagi cerita tentang ketidakadilan yang mereka alami, dari upah rendah hingga kondisi kerja buruk. Konten ini tidak hanya viral tetapi juga memicu solidaritas publik, menekan perusahaan dan pemerintah untuk bertindak. Dalam perspektif ekonomi politik, jurnalisme warga menjadi alat untuk mendobrak struktur kekuasaan yang cenderung oligarkis.
Haryanto (2014) mencatat bahwa di tengah konsolidasi kekuatan politik, ekonomi, dan media, jurnalisme warga menyediakan ruang bagi kelompok terpinggirkan untuk menyuarakan perspektif mereka. Gerakan ini mengangkat isu-isu yang sering kali disembunyikan atau direduksi oleh media besar, memperjuangkan keadilan sosial, dan menciptakan kesadaran kolektif.
Jurnalisme warga bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga katalis perubahan sosial. Ia menciptakan narasi yang mengedukasi masyarakat tentang ketidakadilan, menciptakan solidaritas, dan menggerakkan aksi kolektif. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan pentingnya pendidikan kritis untuk mendorong masyarakat berpikir reflektif, mempertanyakan struktur sosial yang tidak adil, dan memperjuangkan hak mereka.
Namun, tantangan besar tetap ada. Media sosial yang menjadi ruang utama jurnalisme warga rentan terhadap disinformasi dan manipulasi. Oleh karena itu, proses verifikasi dan akurasi menjadi krusial agar gerakan ini tidak terjebak dalam narasi yang tidak valid. Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi digital masih membatasi sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif.
Meskipun jurnalisme warga telah membuka ruang bagi suara marjinal, perubahan struktural yang lebih besar memerlukan dukungan kebijakan yang adil. Pemerintah perlu memastikan kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi yang tidak terdistorsi. Pada saat yang sama, pendidikan kritis harus diperkuat untuk membekali masyarakat dengan kemampuan literasi media dan kesadaran sosial yang tinggi.
Jurnalisme warga adalah langkah awal menuju demokrasi yang lebih inklusif. Ia memberi peluang bagi kelompok yang terpinggirkan untuk berbicara dan mendefinisikan ulang wacana publik. Dengan sinergi antara jurnalisme warga, masyarakat sipil, dan kebijakan yang mendukung, gerakan ini dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.
