NKRI

Legawa Mengabdi untuk Indonesia

5 Mins read

BukanĀ  elite politik Indonesia jika tidak membuat gaduh. Demikian celetukan dari salah satu kawan penulis.

Opini tersebut bukan hanya isapan jempol belaka jika kita melihat apa yang terjadi belakangan ini. Bukankah gambaran negara kita memang harus diakui seakan tidak bisa lepas dari yang namanya kegaduhan.

Seperti yang sedang hangat dibicarakan publik, elite negara kembali membuat panas suasanaĀ ukhuwahĀ sesama anak bangsa. Tidak tanggung-tanggung kali ini yang terseret adalah elite dariĀ Kementerian AgamaĀ (Kemenag) yang melontarkan pernyataan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah khusus bagi ormas tertentu dan bukan untuk semua umat Islam.Ā  Hal itu terungkapĀ  saat acara diskusi dalam Webinar Internasional Santri Membangun Negeri yang digelar Rabithah Maā€™ahid Islamiyah dan PBNU dalam rangka memperingati Hari Santri, yang disiarkan secara langsung di Kanal YouTube TVNU TelevisiĀ Nadhlatul UlamaĀ pada 20 Oktober 2021.Ā Ā 

Pernyataan kontroversial sang menteri yang oleh banyak pihak dinilai sebagai sebuah bentukĀ ananiyah ashobiyahĀ (egoisme golongan) itu tentu sangat disayangkan bahkan olehĀ  pengurus pusat dari ormas yang namanya dicatut oleh Pak Menteri. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini menilai pernyataan ituĀ  tidak pas dan kurang bijaksana.

Helmy menilai, pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama serta golongan. Helmy pun menegaskan, Kemenag adalah hadiah negara untuk semua agama. Ia menekankan, Kemenag bukan hanya hadiah untuk NU atau hanya untuk umat Islam saja. Lebih lanjut, ia mengatakan NU memiliki peran dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta.

ā€œNamun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus,ā€ tegasnya.Ā (kompas.com/nasional/read/2021/10/25/13313741/kemenag-hadiah-untuk-nu-sekjen-pbnu-dengan-segala-hormat-menag-kurang).

Pernyataan MenagĀ  yang menyebut Kementerian Agama sebagai ā€œhadiah khususā€ dari negara untuk Nahdhatul Ulama (NU), ternyata berbeda dari sejarah pembentukannya atau setidaknya ada perbedaan versiĀ  dengan sumber referensi yang diyakini oleh Pak Menteri.

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama

Dalam buku ā€œUtang Republik pada Islamā€ yang baru dirilis oleh Lukman Hakiem, seorang mantan jurnalis, mantan anggota DPR, tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dijelaskan kronologi berdirinya Kementerian Agama RI.

Lukman Hakiem menulis, dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI dibacakan, telah terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya Kementerian Agama.

Usul pembentukan Kementerian Urusan Agama ditolak oleh Mr. Johannes Latuharhary. Menurutnya, jika kementerian itu dibentuk, masing-masing agama akan tersinggung jika menterinya bukan dari mereka. Latuharhary mengusulkan urusan agama dimasukan dalam Kementerian Pendidikan.

Selain Latuharhary, penolakan juga disuarakan oleh Iwa K Sumantri dan Ki Hajar Dewantara. Tokoh terakhir yang merupakan pendiri organisasi Taman Siswa, meminta urusan agama dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Ketika pemungutan suara, pengusung Kementerian Agama kalah dan akhirnya usul itu dihapus dan diganti dengan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sebab, sejak zaman Belanda sampai Jepang sudah ada lembaga khusus yang mengatur soal urusan agama. Mengapa setelah merdeka justru tidak ada?

Atas dasar itu, tiga orang tokoh Partai Masyumi dari Banyumas, Jawa Tengah; KH Abudarduri (Ketua Muhammadiyah Cab. Purwokerto), H.Moh Saleh Suaidy, (aktivis Muhammadiyah) dan M Sukoso Wirjosaputro, dalam sidang Kominte Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di bulan November 1945, mengusulkan kembali agar ada kementerian khusus yang mengatur urusan agama. Usulan tiga orang aktivis Partai Masyumi itu mendapat respon positif dari anggota KNIP, yang terdiri dari Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi, N. Kartosudarmo, dan lain-lainnya.

Presiden Sukarno yang hadir dalam sidang itu memberi isyarat kepada Wakil Presiden Moh. Hatta, yang disambut dengan pernyataan Hatta sambil berdiri, ā€œadanya Kementerian Agama tersendiri, mendapat perhatian pemerintahā€.

Dan akhirnya, Sidang KNIP secara aklamasi, bahkan tanpa pemungutan suara, menerima dan menyetujui pembentukan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah segera merealisasikan terwujudnya Kementerian Agama dengan mengeluarkan ketetapan resmi tertanggal 3 Januari 1946. Sebagai Menteri Agama RI yang pertama, ditunjuklah H.M. Rasjidi dari Muhammadiyah.

Dalam pidato perdananya, Menag Rasjidi menegaskan, tujuan berdirinya kementerian ini adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Artinya, agama yang dilindungi dan diperhatikan Kemenag bukan hanya Islam, juga agama-agama lain yang diakui di Indonesia.

Setelah Kontroversi ā€˜Hadiah NUā€™, Yaqut Cholil Tegaskan Kemenag Milik Semua Agama

Dari fakta itu nampak bahwa klaim sepihak dari Menteri Agama terbantahkan secara gamblang. Selain itu, pernyataan yang mengandung ego keormasan dari Pak Menteri tersebut oleh para pakar tata negara dinilai sangat tidak etis dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang disumpah untuk melayani seluruh rakyat dan khusus Kemenag tentu untuk semua agama.

Bahkan mantan Wapres Yusuf Kalla, mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila. Ideologi itu mengharuskan warganya untuk menjunjung tinggi konsep keAllahan.

Itulah sebabnya KeAllahan Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Oleh karena itu, selaku negara yang penduduknya beragama, pembentukan kementerian terkait menjadi suatu keharusan.

Dengan kata lain,Ā Kementerian AgamaĀ RI bukan hanya untuk satu golongan organisasi. Melainkan untuk seluruh agama yang telah diakui eksistensinya. ā€œItu adalah keharusan karena kita negeri ini berdasarkan KeAllahan Yang Maha Esa, sehingga semua agama sangat penting untuk diayomi. Jadi bukan hanya untuk NU, tapi semua agama. Semua organisasi keagamaan itu diayomi oleh pemerintah lewat Kemenag,ā€ ujar Kalla.

Sementara Ketua umum PP Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir dalam menyikapi polemik ini sempat menyinggung bahwa masih ada pihak-pihak yang belumĀ akil balighĀ dalam bernegara. Dia menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua, bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja.

ā€œSemisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,ā€ ujar Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah dari Jakarta, Ahad.

Haedar mengatakan bahwa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Mestinya, segenap warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, kata dia, masih ada saja yang belum beranjak ā€œakil-baligā€ dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

Haidar Nasir yang kini menggawangi PP Muhammadiyah layak berkata demikian. Karena ormas yang dikomandoinya tersebut juga memiliki jasa sangat besar dalam membidani lahirnya republik ini. Namun mereka tidak berkoar-koarĀ  dan mengklaim bahwa mereka lah yang paling berjasa dan berhak atas negara ini.

Dalam bukuĀ Sejarah Islam dan KemuhammadiyahanĀ disebutkan bahwa Muhammadiyah sebagai komponen bangsa senantiasa mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas segalanya. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak pernah egois mementingkan dirinya sendiri, katanya.

Kementerian Agama, Benarkah Hadiah Khusus untuk NU?

Jauh sebelum negara dan pemerintah Indonesia lahir, sejak 18 November 1912 M atau 8 Dzulhijjah 1330 H, Muhammadiyah telah berjuang untuk bangsa. Sang Pencerah, KH. A. Dahlan, menghadirkan gerakan Islam pembaru ini untuk membebaskan umat dan bangsa dari belenggu kejumudan, keterbelakangan, dan penjajahan. Kemudian dalam situasi paling krusial, pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, Muhammadiyah melalui tokoh puncaknya Ki Bagus Hadikusuma, telah memberikan solusi sangat menentukan di tengah ancaman perpecahan dan keretakan anak bangsa yang baru satu hari merdeka.

Dengan penghayatan atas jiwaĀ Piagam Jakarta, Ki Bagus rela berkorban demi keuAllah dan persatuan bangsa, yang menentukan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di belakang hari hikmah dari peran Ki Bagus Hadikusuma itu telah mewakili pengorbanan terbesar umat Islam, yang oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Alamsjah Ratu Perwiranegara, disebut sebagai hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia.

Selain kedua tokoh di atas, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi bagiĀ nation-state buildingĀ (pembagunan Negara bangsa) ini. Diantaranya adalah KH. Mas Mansur, KH. Kahar Muzakir, HAMKA, Jenderal Besar Soedirman, KH. Yunus Anis, Prof. Dr. Rasjidi, dan sebagainya.

Bahkan dua presiden RI lahir dari rahim Muhammadiyah, yaitu Ir. Soekarno dan Jenderal Soeharto. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar republik ini dan dinyatakan sebagai pahlawan-pahlawan sejati yang penuh ikhlas demi bangsa.

Banyaknya tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam pembangunan Negara bangsa Indonesia memberikan gambaran nyata bahwa Muhammadiyah berkepentingan terhadap keberlangsungan Negara ini. (AGUS MISWANTO, S.AG., SEJARAH ISLAM dan KEMUHAMMADIYAHAN, (Magelang, PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STUDI ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG (P3SI UMM), 2012), hal 187-188).

Dari polemik ini hendaknya seluruh elemen bangsa mulai sadar bahwa Indonesia adalah rumah besar bersama yang didirikan oleh segenap elemen anak bangsa yang tidak bisa dipungkiri saham terbesar adalah memang milik umat Islam. Maka dari itulah hendaknya setiap elemen anak bangsa saling bahu-membahu membangun Indonesia dengan amal bakti dan karya nyata yang positif.

Dan yang terpenting hendaklah semuanya sama-sama legawa mengabdi untuk bangsa ini. Buang jauh-jauh ego kelompok dan golongan karena dengan itulah Persatuan Indonesia bisa tetap terjaga.Ā WallahuĀ  Aā€™lam Bis Showab.*

Murid Kulliyah Dirosah Islamiyah Pandaan Pasuruan

Selengkapnya baca di I

2106 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
NKRI

Nasionalisme Populis, Cara Menangkal Gaya Baru Radikalis

4 Mins read
Pada pertengahan April 2023 silam, Indonesia dimasuki oleh jerjaring Katiba Tawhid wal Jihad (KTJ). Organisasi yang satu ini merupakan kelompok yang memiliki…
NKRI

Tradisi Islam Lokal yang Semakin Terancam

3 Mins read
Setiap akhir bulan Safar dan sepanjang Rabiul Awal, linimasa beragam platform media sosial selalu saja dijejali permasalahan dalil dan ritual di masyarakat…
NKRI

Begini Panduan Islam tentang Bernegara

3 Mins read
Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam namun menganut sistem demokrasi seperti Indonesia sering kali menjadi sasaran bagi kelompok pengusung khilafah islamiah untuk…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *