Telaah

Lontara Latoa: Transformasi Politik Islam di Tanah Bugis

3 Mins read

Polemik tentang perjumpaan Islam dengan peradaban lain merupakan proses penting untuk dikaji. Selama ini cukup jelas terlihat bagaimana maraknya proses arabisasi di tengah masyarakat yang dibungkus dengan narasi kesalehan. Pemandangan yang terlihat seolah Islam bersifat kolonialistik yang merusak sistem budaya tatkala berjumpa dengan budaya natif.

Dalam diskursus politik, sistem khilafah seolah merupakan tafsir final dalam membangun institusi politik, atau negara. Benarkah demikian? Sebelum menjawabnya, Hassan Hanafi, menemukan sebuah pola epistemik menarik ketika produk ilmiah asing masuk dalam dunia akademik Islam. Para ulama berusaha mengkonstekstualisasikan produk budaya asing sebelum dicerna dan dijadikan jamuan ilmiah.

Mantiq,¬†filsafat, astrologi, kimia, dan ilmu eksak lainnya, diolah dulu sebelum disajikan. Lahirlah filsafat atau¬†mantiq¬†yang berbaju Helenistik namun telah bernegosiasi dengan instrumen ilmiah Islam lainnya. Pola epistemik ini disebut Hassan Hanafi sebagai¬†al-tasyakkul al-kńĀŇľib,¬†atau kamuflase palsu. Dalam hal ini, saya akan melihat pola epistemik ini dalam transformasi politik Islam di tanah Bugis, khususnya dalam Lontara Latoa.

Lontara Latoa merupakan kitab politik yang berisi tentang petuah, ajaran, protokoler dan bahkan arahan bagi para pejabat negara Bugis. Latoa dikodifikasi oleh Arung Pancana Toa Colli’ Pujie pada tahun 1872. Walaupun kehadiran Latoa secara lisan telah ada pada zaman raja Bone Ketujuh Arung La Tenrirawe Bongkangnge. Naskah tersebut dihadiahkan kepada B.W.F. Matthes lalu dikumpulkan dalam antologi Boeginesche Chrestomathie yang ditulis dengan aksara lontara dan tanpa komentar atau penjelasan lontara.

Mattulada dalam disertasinya, mentransiliterasikan dan menerjemahkannya. Posisi Latoa sebagai kitab politik yang mendapatkan pengaruh Islam terlihat jelas dalam penempatan sara (syariat) sebagai sendi kelima dalam sistem pangngadêrrêng (pranata kemasyarakatan dan politik). Selain itu, pesan moral dan politik Rasulullah sebanyak dua alinea dan Lukmanul Hakim sebanyak sembilan alinea yang dinukil dalam Latoa.

Perjumpaan politik Islam dalam Latoa berlangsung harmonis, tanpa ada tendesi hegemoni ataupun dominasi wacana dari Islam.¬† Tidak resistensi antara nalar lama dengan produk baru yang ditawarkan oleh Islam, bahkan perjumpaan ini berusaha dibuatkan keakraban dalam sebuah narasi perjumpaan antara Sawerigading dengan Rasulullah, ‚Äúmallinrungi Sawerigading mompoi Nabitta‚ÄĚ.

Dalam diskursus politik keharmonisan itu juga tetap terlihat. Islam tidak mendestruksi sendi peradaban Bugis yang telah mapan. Struktur ontis yang membangun negara dalam perspektif filsafat politik Islam dibangun dari tiga aksioma dasar.

Pertama,¬†hifŠļstal-baqńĀ, (menjaga kehidupan) dari perang yang mampu merusak dan menghancurkan benih kehidupan yang lahir dari perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa melahirkan permusuhan antar-individu lalu bereskalasi kepada permusuhan antar-kelompok. Eskalasi dan tensi permusuhan meningkat karena tiap manusia selalu berlindung dibalik spirit komunal yang telah melekat dalam dirinya sejak lahir.

Sehingga, diperlukanlah pemimpin yang mengatur dan mengkoordinir kutub kepentingan yang bertentangan. Ulama menagartikulasikannya dengan kewajiban mengangkat pemimpin masyarakat (wujŇęb naŠĻ£b al-imńĀm).

Kedua,¬†al-ta‚ÄôńĀwun, hasrat untuk saling menolong dalam mewujudkan keinginan dan kehendak hidup individu, yang dituangkan dalam ketaatan kepada bangunan dan institusi sosial. Aksioma kedua ini oleh para terisi politik Islam juga disebut dengan ‚Äúmadanńęyyun bi al-ŠĻ≠ab‚Äô‚ÄĚ, makhluk secara naluriah berjiwa sosial.

Ketiga, negara dibentuk sebagai instrumen untuk mencapai kesempurnaan manusia (nayl al-kamńĀl al-insńĀnńę). Konsep ini digagas oleh al-FńĀrńĀbńę dalam bangunan negara idealnya (al-Madńęnah al-FńĀŠłćilah). Konsep dan gagasan tersebut diterjemahkan secara rapih oleh Latoa.

Kitab Latoa mengandaikan negara atau sistem tata kelola pemerintahan sebagai keniscayaan politik dan mesti ada dalam sebuah bangunan masyarakat. Dalam disebutkan Latoa tula pattaungeng (sial tahunan), sebuah entropi kosmik yang merusak tatanan semesta, matinya ternak, gersangnya kebun, gagalnya panen padi, atau gugurnya kandungan. Tula pattaungeng terjadi ketika masyarakat hidup tanpa adanya institusi yang mengatur.

Masyarakat yang hidup tanpa koordinasi pemimpin yang cakap akan mendapatkan laknat dan nista dari alam semesta. Mereka akan dibuang dalam sejarah, sebagaimana dilupakannya masyarakat yang hidup pada masa pitu pariamang (tujuh masa kelam).

Masa Pitu Pariameng merupakan trauma politik yang menakutkan. Hukum tak bermarwah (têkkêbicara). Adat tak bertaji (têkkêadê). Kondisi alam tak menentu dengan kilatan petir dan guntur yang menyambar selama seminggu lamanya, (nasianre billak e lette wero e), adalah dampak dari krisis dan anarkisme politik yang melanda masyarakat Bugis saat itu.

Latoa juga menempatkan relasi antara rakyat dan pemerintah adalah realitas politik yang sangat penting. Tak ada jalan mereka dapat hidup terpisah satu sama lain. Sebab ketika raja yang tak peduli lagi dengan rakyatnya, maka konsekuensinya adalah: pertama, Arung (raja) akan ripalesso (diturunkan) dari jabatannya jika tekanan sangat berat.

Kedua, Arung akan dijallo (diamuk) di depan khalayak ramai yang merusak sirinya; dan ketiga, rakyat akan meninggalkan negerinya, sehingga akan merusak citra dan siri kerajaannya.

Latoa memberikan legitimasi dan membenarkan tindakan itu, yang diistilahkan sebagai massappa onrong laing (mencari negeri lain). Bagi seorang Arung yang kehilangan kepercayaan dan ditinggal pergi oleh rakyatnya adalah sebuah kegagalan dan kehilangan siri yang sangat memilukan. Namun, rakyat yang tak menaati perintah dan memenuhi kewajiban arung akan ditimpa musibah yang berkepanjangan seperti masa Pitu Pariameng yang menimpa masyarakat Bugis di masa lalu.

Dengan demikian, Latoa tidak hanya mengafirmasi¬†wujŇęb naŠĻ£b al-imńĀm,¬†akan tetapi mengeleborasinya lebih jauh dan bahkan menambahkan¬†wujŇęb¬†hifŠļď al-ra‚Äôiyyah,¬†(kewajiban menjaga kesejahteraan rakyat).

Awal Muqisth. Dosen UIN Alauddin, Makassar

2121 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
Telaah

Merusak Rumah Ibadah: Ajaran Setan yang Harus Dihindari

3 Mins read
Catatan kali ini ingin menyoroti persoalan rumah ibadah¬†yang sudah menaun, kurang mendapat penanganan dari pihak pemerintah. Catatan ini dipicu oleh pengrusakan sebuah…
Telaah

Peran Perempuan di Industri Ekonomi Kreatif untuk Indonesia

2 Mins read
Indonesia adalah sebuah negara yang mulai memasuki kondisi bonus demografi dimana 70,72% dari 270.203.917 juta penduduknya merupakan kelompok produktif yang berusia 15-64…
Telaah

Tapera Vs Investasi, Mana yang Urgen untuk Bangsa dan Negara?

2 Mins read
Apa Keuntungan Masing-Masing dan Manakah yang Lebih Fleksibel Terhadap Keuangan? Perencanaan keuangan yang cermat adalah kunci utama dalam mencapai stabilitas finansial di…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *