UUD 45

Membaca Indeks Demokrasi Indonesia

2 Mins read

Tahun politik 2022 akan segera dimulai, tidak mengherankan jika rapor demokrasi Indonesia pada 2021 menjadi penting untuk dicermati sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan. Kali ini, rapor demokrasi Indonesia dipaparkan oleh Economist Intellegence Unit (EIU) dalam bentuk indeks demokrasi dunia.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, EIU bagian dari Economist Group atau The Economist Newspaper Limited, sebuah perusahaan media yang berkantor di Inggris kembali merilis indeks demokrasi tahunan. Hal ini telah mereka lakukan sejak 2006 untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara, dimana Indonesia menjadi salah satunya.

Rapor dalam bentuk indeks demokrasi ini adalah rata-rata tertimbang berdasarkan jawaban dari 60 indikator pertanyaan yang dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: (1) Proses Elektoral dan Pluralisme; (2) Fungsi pemerintahan; (3) Partisipasi politik; (4) Budaya politik dan (5) Kebebasan Sipil.

Dari lima kategori itulah, kemudian muncul empat klasifikasi demokrasi, yakni demokrasi penuh, demokrasi tidak sempurna, rezim hibrida, dan rezim otoritarian. Negara dengan demokrasi penuh seperti mayoritas negara di Eropa Barat, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan.

Adapun negara demokrasi tidak sempurna seperti Amerika Serikat dan Perancis. Untuk negara dengan rezim hibrida, contohnya Turki. Sedangkan untuk negara rezim otoritarian contohnya Korea Utara, Cina, Kuba, dan Iran. Oleh EIU, Indonesia sendiri dimasukkan ke dalam kategori negara demokrasi tidak sempurna, dengan kata lain, Indonesia berada di satu grup yang sama dengan Amerika Serikat dan Perancis.

Pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat 60 dengan skor 6,53, pada 2011 stagnan di peringkat 60 dengan skor 6,53. Kemudian pada tahun 2012 Indonesia naik ke peringkat 53 dengan skor 6,76, yang kemudian turun ke peringkat 54 dengan skor 6,83 di tahun 2013.

Peringkat demokrasi Indonesia kembali naik pada tahun 2014 dengan perolehan skor 6,95 di peringkat 49 dan kembali stagnan di tahun 2015 pada peringkat 49 dengan skor 7,03. Di tahun 2016 demokrasi Indonesia naik ke peringkat 48 dengan skor 6,97 dan kembali mengalami penurunan ke peringkat 68 dengan skor 6,39 di tahun 2017.

Kemudian pada 2018 indeks demokrasi Indonesia kembali naik dengan skor 6,39 pada peringkat 65, disusul dengan skor 6,48 dan peringkat 64 di tahun 2019. Tahun 2020 rangking indeks demokrasi Indonesia stagnan di urutan 64 dengan skor 6,30. Barulah di tahun 2021, rangking Indonesia naik ke urutan 52 dengan skor 6,71.

Tahun 2021 posisi Indonesia naik secara signifikan dimana saat ini Indonesia berada di rangking 52 dengan skor 6,71 dari skala 0-10. Dengan kata lain, hari ini Indonesia berada di atas Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia berada di atas mayoritas negara di Asia dan juga di atas negara-negara Islam.

Sebagai perbandingan, skor Turki hanya 4,35 dan Arab Saudi berada di skor 2,08. Namun, meski menempati peringkat ke 52 dari 167 negara, ternyata Indonesia masih berada di bawah skor dan peringkat dari Timor Leste yang berada di peringkat ke 43 dengan skor 7,06 dan Malaysia yang berada di peringkat 39 dengan skor nilai 7,24.

Ada tiga kategori yang mengalami kenaikan pada indeks demokrasi Indonesia. Ketiga kategori itu adalah kategori keberfungsian pemerintah yang semula berada pada skor 7,50 di tahun 2020 menjadi 7,86 di tahun 2021. Kemudian kategori kebebasan sipil juga mengalami kenaikan dari skor semula 5,59 di tahun 2020 menjadi 6,18 di tahun 2021.

Dan yang terakhir adalah pada kategori partisipasi politik yang melesat dari skor 6,11 pada tahun 2020 menjadi 7,22 di tahun 2021. Di samping itu, ada pula kategori yang stagnan dari indeks demokrasi Indonesia yakni pada proses elektoral dan pluralisme yang bergerak di skor 7,92 dan budaya politik yang tetap di skor 4,38.

Disinilah kesalingan memegang peranan penting dalam mengawal proses elektoral, pluralisme, serta budaya politik dalam demokrasi Indonesia. Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya hubungan kesalingan antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat Indonesia.

Pun dengan pluralisme, dimana Indonesia sangatlah plural baik dari sisi suku, agama, ras, hingga golongan. Dari keragaman inilah toleransi akan lahir, dan secara pasti, toleransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kesalingan di sana. Saling hormat menghormati, saling berbuat baik, saling tolong menolong, dsb.

Dan ketika pluralisme telah berjalan semestinya, maka budaya politik yang sehat, yang berpegang pada kebhinekaan, juga menghindari polarisasi dan perpecahan akan terbentuk. Dengan begitu, kita dapat memastikan rapor demokrasi Indonesia di tahun-tahun mendatang akan jauh lebih baik.

Sulma Samkhaty Maghfiroh

Penulis Merupakan Anggota Komunitas Puan Menulis, dan berasal dari Ungaran Jawa Tengah

1395 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
UUD 45

Ada Apa dengan RUU Sisdiknas?

2 Mins read
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan suatu hal penting untuk dikenalkan kepada para pelajar. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pendidikan di Indonesia diatur…
UUD 45

Tata Cara Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan

2 Mins read
Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertalian yang ada dari peraturan-peraturan tersebut berasal dari keberadaan hierarki yang menjadi…
UUD 45

Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata (Pasal 1 KUHD)

2 Mins read
Prof. Subeki, S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *