Pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT ke-79 RI dihelat di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Pertanyaan sederhananya, seberapa berpotensikah IKN dalam menyongsong perkembangan ekonomi di Indonesia ke depan? Masih perlu IKN dilanjutkan dan diteruskan oleh presiden berikutnya Prabowo Subianto? Kenapa harus IKN sebagai pemerataan ekonomi, bukan yang lain?
Bicara soal pemerataan ekonomi di IKN, tidak bisa dilepaskan dengan seberapa tertarik orang Madura membuka toko kelontong di ibu kota baru ini. Meski, sudah ada beberapa investor yang berdatangan ke IKN, selagi di sana belum ada toko Madura, maka perekonomian IKN belum merata. Kenapa harus toko Madura? Kenapa tidak UMKM yang lain?
Ini bukan soal saya sebagai orang Madura, sehingga saya hanya melihat UMKM yang berpotensi tertuju kepada toko kelontong. Sekali lagi bukan itu alasannya. Alasan yang sesungguhnya adalah bahwa akhir-akhir ini toko kelontong Madura menjadi buah bibir di ranah nasional, bahkan sekelas Indomaret, Alfamart, dan raksasa lainnya sedikit ciut.
Saya melihat Jakarta sudah penuh dengan UMKM toko kelontong Madura. Bukan hanya di pinggiran jalan raya, bahkan di pelosok Jakarta sekalipun banyak ditemukan toko kelontong buka sepanjang waktu 24 jam. Sehingga, Jakarta penuh dengan toko kelontong Madura. Hampir susah sekarang mencari lokasi yang agak jauh dari sesama toko kelontong. Ini membuktikan bahwa Jakarta menjadi kota eksotis yang mampu menghipnotis orang Madura membangun perekonomian di sana.
Saking bergengsinya Jakarta, orang Madura yang mau mengubah nasib dalam perekonomian akan memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Alasan mereka sederhana, bukan mau jadi pekerja kantoran, bukan mau jadi elit politik, dan seterusnya, tapi simpel mereka cukup jadi penjaga toko kelontong milik orang lain yang sesama Madura. Dengan ambisinya yang besar, orang Madura mampu meraup pundi-pundi rupiah sehingga yang awalnya jadi pekerja, sekarang sudah jadi bos alias pemilik toko kelontong sendiri. Keren, bukan?
Jadi, tidak perlu lagi bicara soal pemerataan ekonomi di Jakarta. Jakarta, bagi rakyat kecil penjaga toko kelontong, sudah cukup merata. Jakarta, bagi mereka, menjadi kota yang adil dalam memenuhi hak-hak rakyat Indonesia. Ini tentu bukti konkrit bait-bait keadilan yang terpahat dalam tubuh Pancasila. Jika memang demikian faktanya, Jakarta dapat dikategorikan sebagai kota, jika meminjam istilah Anies Baswedan, “Maju kotanya, bahagia warganya”.
Terus, IKN sebagai ibu kota baru harus meniru Jakarta. Jangan biarkan IKN dikuasi oleh elit politik dan bandar-bandar ekonomi yang punya modal besar. Jika IKN dibiarkan demikian, maka perekonomian di IKN tidak bakal merata. Nantinya IKN hanya milik elit saja, bukan milik rakyat. Tentu, ini menjadi kegagalan IKN sebagai ibu kota yang maju dan bahagia warganya. Maka dari itu, Presiden harus menegaskan bahwa IKN bukan milik pihak tertentu, tetapi milik bersama, termasuk rakyat kecil.
Kegagalan IKN, jika standarnya adalah pemerataan ekonomi, terletak pada seberapa besar IKN berpihak pada rakyat kecil. Ini standar yang tidak bisa ditawar lagi. Karena, dengan cara itu IKN akan terhindar dari kapitalisme. Rakyat kecil tidak bakal tertarik melihat IKN jika dibiarkan dan dikuasai para kapitalis. Rakyat kecil cukup peka, jika mereka ditindas, maka mereka berontak dengan meninggalkan penindasan menuju kesejahteraan. Maka, bikinlah pemerataan ekonomi yang baik di IKN. Saya yakin, orang Madura akan tertarik buka toko kelontong di situ.
Sebagai penutup, IKN akan menjadi baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur (subur negaranya dan diberkati Tuhan) jika ia disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya ibu kota baru di Indonesia ini? Gampang. Hilangkan kepentingan pribadi dari perkembangan IKN ini. Bikin IKN menjadi ibu kota yang benar-benar menjadi contoh bagi kota-kota yang lain. Sehingga, IKN akan menjadi ikon kota terbaik di Indonesia. Jangan kalah sama Jakarta yang sudah terlampau eksotis.
