Keberhasilan menciptakan situasi aman selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini adalah pencapaian yang tidak hanya perlu disyukuri tetapi juga dimaknai lebih dalam. Dengan catatan zero attack terrorism, kita melihat bagaimana harmoni sosial dan rasa aman menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, terus relevan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. “Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah esensi yang membangun tatanan sosial Indonesia, di mana keadilan dan kemanusiaan menjadi prinsip utama dalam menjaga keberagaman dan harmoni.
Sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Dalam konteks mencegah terorisme, implementasi nilai ini terlihat dari berbagai upaya strategis, seperti pendekatan humanis oleh aparat keamanan, program deradikalisasi berbasis dialog, dan pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman. Semua ini adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap kemanusiaan dan penegasan bahwa kekerasan tidak memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa.
Zero attack terrorism bukan hanya soal keberhasilan teknis dalam menjaga keamanan, tetapi juga representasi bahwa masyarakat Indonesia telah semakin matang dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap narasi ekstremis, lebih inklusif dalam menerima perbedaan, dan lebih berani melaporkan potensi ancaman kepada pihak berwenang. Ini menunjukkan bahwa sila kedua bukan hanya prinsip filosofis tetapi juga panduan praktis untuk mewujudkan tatanan sosial yang harmonis.
Namun, implementasi sila kedua tidak boleh berhenti di sini. Reaktualisasi nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” menuntut komitmen berkelanjutan dari semua elemen bangsa. Di tengah ancaman baru seperti radikalisme berbasis digital, kita harus memastikan bahwa prinsip ini tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan, program pendidikan, dan interaksi sosial. Pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diperkuat, khususnya bagi generasi muda, agar mereka tidak mudah terjebak dalam narasi intoleransi yang sering menyasar anak-anak muda.
Lebih jauh, reaktualisasi sila kedua juga menuntut penguatan sistem keadilan yang adil dan merata. Ketidakadilan sosial adalah salah satu akar penyebab tumbuhnya radikalisme dan ekstremisme. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik, kita tidak hanya menjaga kemanusiaan tetapi juga mempersempit ruang bagi narasi kekerasan untuk berkembang.
Penting pula untuk menciptakan ruang dialog lintas budaya dan agama sebagai upaya memperkuat pemahaman dan menghormati perbedaan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua harus tercermin dalam keberanian kita untuk mendengarkan dan menghormati pandangan orang lain, bahkan ketika pandangan itu berbeda dari apa yang kita yakini. Dialog adalah kunci untuk memelihara kedamaian, terutama di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan bangsa kita.
Capaian zero attack selama Nataru adalah momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa implementasi Pancasila, terutama sila kedua, bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Dalam keseharian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi landasan tindakan kita. Dengan demikian, harmoni sosial yang telah kita capai tidak hanya menjadi capaian sesaat tetapi juga warisan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Pancasila bukan sekadar dokumen historis; ia adalah pedoman hidup yang harus terus dihidupkan. Ketika nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menciptakan bangsa yang aman tetapi juga bangsa yang bermartabat. Maka, mari jadikan Pancasila, khususnya sila kedua, sebagai fondasi dalam menjaga Indonesia yang damai, berkeadilan, dan berperadaban tinggi.
Memasyarakatkan Perdamaian dan Anti-Terorisme
Perdamaian adalah fondasi kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Di tengah kompleksitas dunia modern, di mana ancaman terorisme dan kekerasan berbasis ideologi terus mengintai, perdamaian harus lebih dari sekadar gagasan; ia perlu menjadi nilai yang hidup dan berkembang dalam keseharian masyarakat. Upaya memasyarakatkan perdamaian dan anti-terorisme adalah langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk menangkal ancaman, tetapi juga membangun tatanan sosial yang kokoh berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi.
Terorisme, dengan segala bentuknya, adalah ancaman terhadap kemanusiaan. Ia tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga merusak rasa percaya dan harmoni sosial. Oleh karena itu, upaya untuk memasyarakatkan perdamaian harus dimulai dengan memahami akar masalah dari terorisme itu sendiri. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan penyalahgunaan agama sering menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut dan mempengaruhi individu. Dengan memahami akar ini, langkah-langkah pencegahan yang berbasis pada nilai kemanusiaan dapat dirancang dan diterapkan.
Salah satu cara memasyarakatkan perdamaian adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman harus menjadi prioritas. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu menjadi ruang untuk membangun kesadaran kritis, sehingga generasi muda mampu mengenali narasi intoleransi dan terorisme, sekaligus memiliki keberanian untuk menolaknya. Kurikulum yang menekankan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dan hak asasi manusia adalah langkah fundamental untuk membangun generasi yang cinta damai.
Selain pendidikan, komunitas masyarakat juga memegang peran penting. Tradisi lokal seperti selamatan, gotong royong, dan musyawarah adalah contoh nyata dari praktik harmoni sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memasyarakatkan nilai-nilai perdamaian. Kegiatan seperti diskusi lintas agama, festival budaya, atau kampanye damai berbasis komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk mempererat solidaritas masyarakat sekaligus menguatkan penolakan terhadap ideologi kekerasan.
Media juga memiliki peran strategis dalam memasyarakatkan perdamaian. Dengan narasi yang inklusif dan edukatif, media dapat menjadi alat untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan membongkar propaganda kelompok teroris. Di era digital ini, media sosial khususnya harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kampanye damai yang kreatif dan relevan bagi generasi muda. Meme, video pendek, hingga konten edukatif yang menarik dapat menjadi cara untuk menyampaikan pesan anti-terorisme secara efektif.
Namun, memasyarakatkan perdamaian bukan hanya soal mencegah terorisme, tetapi juga membangun ekosistem yang adil dan setara. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan prinsip keadilan sosial. Ketidakadilan adalah celah yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menanamkan narasi kebencian. Dengan menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, kita tidak hanya memutus rantai radikalisasi tetapi juga memperkuat perdamaian yang berkelanjutan.
Partisipasi semua pihak dalam memasyarakatkan perdamaian adalah kunci keberhasilan. Dari individu hingga institusi, dari komunitas lokal hingga pemerintah pusat, semuanya memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang menolak kekerasan dan menghargai perdamaian. Perdamaian bukanlah hasil dari satu tindakan besar, tetapi akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten, seperti memilih untuk berbicara dengan penuh hormat, bekerja sama meskipun berbeda, dan berani melawan narasi kebencian.
Memasyarakatkan perdamaian dan anti-terorisme adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kesadaran kolektif. Namun, dengan langkah yang konsisten dan melibatkan seluruh elemen bangsa, visi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan bebas dari ancaman terorisme bukanlah hal yang mustahil. Mari jadikan perdamaian sebagai nilai yang kita bawa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
Alumni CRCS UGM Yogyakarta
