Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi tentang ketidakadilan upah dosen di Indonesia menjadi semakin relevan dan mendesak. Meski mereka adalah pilar penting dalam dunia pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia, dosen di berbagai perguruan tinggi sering kali menghadapi situasi yang paradoks: beban kerja yang terus meningkat, sementara upah yang diterima jauh dari mencukupi. Paradoks ini tidak hanya melemahkan kesejahteraan dosen, namun juga berpotensi mengancam kualitas pendidikan yang mereka berikan, dengan dampak jangka panjang pada daya saing bangsa.
Realitas Ketimpangan Upah
Sistem penggajian dosen di Indonesia didasarkan pada regulasi yang kaku, dengan sedikit fleksibilitas untuk mengakomodasi kontribusi individual maupun pencapaian akademik dosen. Bagi dosen yang bekerja di institusi negeri, upah yang mereka terima sangat bergantung pada golongan kepangkatan dan lama pengabdian. Sementara itu, di perguruan tinggi swasta, faktor seperti profitabilitas institusi dan kebijakan internal kampus berperan besar dalam menentukan upah. Namun, dalam kedua kasus tersebut, upah yang diterima sering kali tidak mencerminkan beban kerja, tanggung jawab, serta pencapaian akademik yang harus mereka emban.
Misalnya, dosen dituntut untuk tidak hanya mengajar namun juga melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, serta terlibat dalam kegiatan administratif yang sering kali memakan waktu. Kewajiban administratif ini mencakup persiapan akreditasi program studi, pengurusan beasiswa, serta pengelolaan kelas daring, yang semuanya membutuhkan waktu dan energi yang signifikan. Sayangnya, upah dosen tidak dirancang untuk menyesuaikan dengan tingginya kompleksitas peran ini, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang cukup parah.
Beban Kerja yang Kian Berat
Peran dosen saat ini sudah jauh berkembang dari sekadar pendidik di ruang kelas. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan berkembangnya teknologi dan pendidikan jarak jauh, dosen menghadapi tuntutan yang semakin kompleks. Mereka harus menguasai teknologi informasi untuk menjalankan kelas daring dan juga menyediakan layanan akademik yang bisa diakses mahasiswa kapan saja. Selain itu, dosen diharapkan terus berinovasi dalam metode pengajaran dan melakukan penelitian yang terpublikasi di jurnal bereputasi sebagai bagian dari penilaian kinerja.
Sayangnya, keterlibatan dosen dalam beragam aktivitas ini sering kali tidak dihargai secara proporsional. Penelitian yang memerlukan sumber daya besar seperti waktu, dana, dan energi hanya mendapat insentif kecil atau bahkan sama sekali tidak ada. Begitu pula kegiatan pengabdian masyarakat yang sejatinya merupakan tugas penting dalam tri dharma perguruan tinggi sering kali tidak mendapat pengakuan dalam bentuk kenaikan upah atau tunjangan yang signifikan. Kondisi ini pada akhirnya mendorong dosen untuk bekerja lebih dari kapasitas yang manusiawi demi memenuhi ekspektasi institusi.
Dampak Ketimpangan pada Kualitas Pendidikan
Ketimpangan upah yang tidak sesuai dengan beban kerja membawa dampak serius terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa. Dengan kondisi upah yang rendah, banyak dosen yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa di antaranya bahkan bekerja di lebih dari satu institusi pendidikan. Akibatnya, konsentrasi, energi, dan waktu mereka terbagi, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.
Selain itu, dalam situasi ketidakpastian upah yang layak, motivasi dosen untuk mengembangkan diri dan mengejar inovasi dalam pengajaran menjadi tergerus. Pengembangan diri dan penelitian adalah dua hal yang krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Ketika dosen kehilangan waktu dan energi untuk mengejar perkembangan akademik karena harus terfokus pada kelangsungan finansial, pendidikan tinggi Indonesia pun kehilangan potensinya.
Pendekatan Kebijakan yang Dibutuhkan
Ketimpangan upah dosen memerlukan solusi yang sistematis dan holistik dari pemerintah dan institusi pendidikan. Salah satu pendekatan adalah dengan memperkenalkan sistem insentif yang lebih adil berdasarkan kontribusi dan kinerja akademik yang dihasilkan oleh dosen. Insentif tambahan bisa diberikan kepada dosen yang aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, atau mereka yang berperan besar dalam pengembangan institusi dan kegiatan pengabdian masyarakat. Langkah ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sekaligus mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan reformasi dalam sistem penggajian dosen yang tidak hanya didasarkan pada jenjang pangkat, namun juga pada beban kerja nyata yang mereka jalani. Sistem remunerasi yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap kontribusi akademik bisa membantu menciptakan keadilan upah di kalangan dosen.
Selain itu, adanya transparansi dalam proses penggajian dan evaluasi kinerja juga bisa menjadi bagian dari solusi. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang transparan, dosen dapat lebih memahami parameter yang digunakan dalam penentuan upah, serta memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses peningkatan sistem.
Keadilan sebagai Pilar Kualitas Pendidikan Tinggi
Ketimpangan upah dan beban kerja dosen bukan hanya soal kesejahteraan individu, namun juga soal kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Pendidikan tinggi yang berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa dosen yang bekerja dalam kondisi yang manusiawi dan seimbang. Jika pemerintah dan institusi pendidikan ingin mewujudkan visi pendidikan yang unggul dan kompetitif, maka penghargaan yang adil atas beban kerja dosen adalah langkah yang tak terhindarkan.
Meningkatkan upah dosen agar sesuai dengan beban kerja dan kontribusi yang diberikan bukan hanya tentang menaikkan gaji, melainkan juga tentang memberikan penghargaan yang layak untuk dedikasi mereka dalam membentuk generasi mendatang. Sebab, tanpa dosen yang sejahtera dan termotivasi, pendidikan tinggi Indonesia hanya akan berjalan di tempat.
