Bhinneka Tunggal Ika

Pemilu 2024 dan Konsolidasi Masyarakat Sipil

2 Mins read

Panggung politik nasional menuju Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 semakin berwarna. Peta politik dari masing-masing partai politik (Parpol) sudah mulai kelihatan. Ini ditandai dengan berbagai kunjungan beberapa parpol, seperti kunjungan PDI-P ke partai Nasdem dan beberapa kunjungan lain yang dilakukan oleh elit partai. Tentu ini menandakan satu hal, bahwa Pemilu tahun 2024 memerlukan dukungan politik yang lebih luas.

Namun, saat ini kita belum mendapat kepastian pembentukan koalisi yang memang benar-benar utuh. Meskipun ada beberapa partai yang sudah membentuk koalisi, tetapi sejauh pembacaan saya, koalisi itu sangatlah cair. Sebab, setiap waktu dan kondisi bisa berubah dan bahkan bubar. Ini bergantung pada konstelasi politik dan dinamika menuju Pemilu 2024, yang membutuhkan kerja keras dan kalkulasi politik yang benar-benar harus dimaksimalkan.

Terlepas dari berbagai manuver elit dan partai politik, sebetulnya perhelatan pemilu tidak hanya soal koalisi semata dan kesiapan partai politik menyongsong Pemilu. Namun, ada yang jauh lebih penting dari itu yakni, soal kesiapan masyarakat sipil menyambut Pemilu tahun 2024. Sebab, jika diamati, beberapa Pemilu yang sudah kita lewati, Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019, belum banyak berbicara pada konteks masyarakat sipil.

Padahal, dalam konteks Pemilu, kesiapan masyarakat sipil menyambut Pemilu sangatlah penting. Hal ini dikarenakan, masyarakat sipil selain sebagai konstituen atau pemilih. Masyarakkat sipil merupakan elemen yang menopang terselenggaranya Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Tanpa masyarakat sipil, Pemilu yang bebas, jujur, dan adil itu hanya memperlihatkan pertarungan politik yang berwatak elitis dan cenderung oligarkis.

Karena itu, mengingat Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi besar, kesiapan masyarakat sipil kian penting. Apalagi, dinamika politik nasional yang didalamnya pertarungan kepentingan dari masing-masing partai dengan melibatkan oligarki, menurut saya, harus dihadapi juga dengan kesiapan masyarakat sipil yang terkonsolidasi.

Mengapa Ini Penting?

Konsolidasi masyarakat sipil menyambut perhelatan Pemilu 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik demokrasi. Mengingat dinamika Pemilu sebelumnya (2014 dan 2019) yang banyak ditandai dengan menguatnya politik identitas (Eve Warburton, 2021), maka konsolidasi masyarakat sipil sangat penting.

Selain itu, konsolidasi bertujuan membangun peta kekuatan masyarakat sipil dalam menyambut Pemilu 2024 agar tidak mudah didikte dengan berbagai narasi identitas yang dapat melunturkan semangat demokrasi. Hal ini dikarenakan, tanpa konsolidasi, yang tumbuh justru masyarakat sipil yang terpolarisasi kedalam berbagai bentuk pertarungan dari berbagai corak kepentingan.

Padahal, demokrasi membutuhkan kekuatan dari bawah, yakni masyarakat sipil yang kokoh, kuat dan mandiri. Dalam konteks menuju Pemilu 2024, kekuatan masyarakat sipil benar-benar harus dimaksimalkan sebagai aktor alternatif yang memungkinkan demokrasi tumbuh. Dengan cara seperti ini, menurut amatan saya, memungkinkan kita meredam kekuatan jaringan oligarki yang menyelinap dalam Pemilu 2024.

Pada titik inilah, konsolidasi masyarakat sipil harus dibangun melalui berbagai jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), buruh, mahasiswa dan elemen civil society yang lain. Semua elemen ini harus dilibatkan dan dirangkul.

Tujuannya, agar momen menuju Pemilu 2024 tidak hanya menampilkan konfigurasi kepentingan elit dan partai politik semata. Melainkan, kekuatan masyarakat sipil sebagai aktor alternatif.

Karena itu, melalui aktor alternatif inilah, pikiran alternatif tumbuh, dan demokrasi membutuhkan itu. Demokrasi yang sehat tidak semata tumbuh didalam suatu sistem yang melaksanakan Pemilu. Tetapi tumbuh dari adanya pikiran alternatif. Disitulah pertengkaran konseptual tentang kebijakan, hukum, politik, ekonomi, budaya dan berbagai bidang lain itu terjadi.

Dukungan

Selain pentingnya konsolidasi masyarakat sipil menyambut Pemilu 2024, kita juga harus mendukung penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Dukungan bagi mereka sangat penting dalam melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Tanpa dukungan publik yang luas, tentu Pemilu tahun 2024 tidak menghasilkan hasil yang berintegritas. Dengan hasil seperti ini maka akan diterima baik oleh setiap peserta Pemilu dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga pada waktunya nanti, tidak menimbulkan polarisasi politik pasca Pemilu. Melainkan, tumbuh kehangatan berwarganegara yang didalamnya menjadi mitra kritis bagi kekuasaan.

Arsi Kurniawan

Pemuda dari kampung
2118 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
Bhinneka Tunggal Ika

Tragedi Odalan dan Betapa Kusutnya Kebangsaan Kita

3 Mins read
Beberapa tahun lalu, upacara odalan (peringatan) Maha Lingga Padma Buana, di dusun Mangir Lor, Ds Mangir, Kec Pajangan, Kab Bantul terpaksa dihentikan…
Bhinneka Tunggal Ika

Sejarah Panjang Perebutan Pelabuhan Sunda Kalapa

1 Mins read
Pelabuhan Sunda Kalapa merupakan pelabuhan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran. Menurut berita Tome Pires Pelabuhan Sunda Kalapa adalah pelabuhan yang sangat penting…
Bhinneka Tunggal Ika

Rebutan Takjil: Cermin Keharmonisan dalam Keragaman Indonesia

2 Mins read
Indonesia, dengan keberagaman budaya, agama, dan tradisinya, seingkali menjadi contoh gemilang tentang bagaimana masyarakat yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Dikenal…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *