Sistem pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan dua usulan penting: penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pengintegrasian pelajaran coding, programming, serta digital marketing dalam kurikulum pendidikan dasar. Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman, sekaligus mengantisipasi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
Sistem zonasi yang diberlakukan sejak 2019 bertujuan menciptakan pemerataan pendidikan dengan mengelompokkan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal. Namun, pelaksanaannya tidak luput dari kritik. Ketimpangan fasilitas antar-sekolah membuat siswa di zona tertentu merasa dirugikan, terutama jika sekolah terdekat tidak memiliki kualitas yang memadai.
Gibran menilai bahwa sistem zonasi ini lebih banyak membawa masalah daripada solusi. “Zonasi harus dihilangkan,” tegasnya, menyoroti bahwa kebijakan tersebut membatasi kesempatan siswa untuk memilih sekolah yang sesuai dengan potensi dan preferensi mereka.
Di sisi lain, penghapusan zonasi tanpa solusi alternatif juga berisiko memperparah ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, jika sistem ini benar-benar dihapus, pemerintah perlu memastikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan di semua sekolah terlebih dahulu.
Gibran juga mengusulkan pentingnya memasukkan pelajaran coding, programming, dan digital marketing sejak pendidikan dasar. Usulan ini sejalan dengan kebutuhan global untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital. Indonesia tidak bisa tinggal diam di tengah revolusi teknologi yang semakin masif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muāti, telah menanggapi usulan ini dengan mengungkapkan rencana pengajaran Artificial Intelligence (AI) dan coding mulai kelas 4 SD. Bahkan, sejumlah sekolah di Jakarta dan Aceh telah menerapkan program coding secara mandiri. Langkah ini menunjukkan bahwa pelajaran berbasis teknologi digital bukanlah hal baru, tetapi perlu dipercepat dan diperluas implementasinya.
Pelajaran coding tidak hanya mengajarkan siswa keterampilan teknis, tetapi juga melatih cara berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitasākompetensi yang sangat dibutuhkan di era industri 4.0.
Meskipun gagasan penghapusan zonasi dan integrasi coding dalam kurikulum terdengar menarik, implementasinya bukan tanpa tantangan:
- Ketimpangan Infrastruktur
Tidak semua sekolah memiliki akses teknologi memadai. Jika pelajaran coding diterapkan secara nasional, pemerintah harus memastikan ketersediaan perangkat keras dan internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. - Kesiapan Guru
Mengajarkan coding membutuhkan tenaga pengajar yang kompeten di bidang teknologi. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan intensif bagi guru agar mampu mengadaptasi materi baru ini dengan baik. - Pemerataan Kualitas Sekolah
Jika sistem zonasi dihapus, pemerintah harus menjamin bahwa setiap sekolah memiliki mutu yang setara sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan karena ketimpangan fasilitas atau tenaga pengajar. - Dukungan Masyarakat
Transisi menuju kurikulum berbasis teknologi membutuhkan pemahaman dan dukungan dari orang tua serta masyarakat luas. Kesadaran akan pentingnya literasi digital harus dibangun agar implementasi kurikulum ini mendapat respons positif.
Gibran dengan tepat menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk membangun SDM unggul. Mengajarkan coding dan digital marketing sejak dini merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi muda yang kompeten di bidang teknologi, sehingga mampu bersaing di panggung global.
Namun, transformasi pendidikan ini tidak bisa dilakukan setengah hati. Selain memastikan kurikulum yang relevan, pemerintah harus fokus pada pemerataan kualitas pendidikan, baik dari sisi fasilitas maupun pengajar. Sistem zonasi dapat diganti dengan kebijakan lain yang lebih adaptif, seperti sistem berbasis kompetensi atau pengembangan zona pendidikan yang merata.
Menghapus sistem zonasi dan mengintegrasikan pelajaran coding dalam kurikulum adalah gagasan yang layak dipertimbangkan. Namun, keberhasilan langkah ini bergantung pada perencanaan yang matang, eksekusi yang konsisten, dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai bangsa yang menargetkan Indonesia Emas 2045, reformasi pendidikan harus menjadi prioritas. Sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi adalah kunci untuk mencetak generasi pemimpin yang mampu membawa Indonesia sejajar dengan negara maju.
