NKRI

Sumbar, Islam dan Politik

3 Mins read

Walaupun merupakan salah satu propinsi saja dari 38 propinsi yang ada di Indonesia saat ini, namun dalam konteks politik nasional, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang selalu menarik perhatian sejumlah kalangan pengamat. Konteksnya tidak pada perkembangan politik kekinian saja, namun juga terhubung dengan dinamika politik di masa lalu.

Dalam dua kali Pemilihan Presiden terakhir, yakni tahun 2014 dan 2019, misalnya, Sumbar telah menarik perhatian, karena hasil Pilpres di daerah ini menunjukkan hasil yang ā€œunikā€ juga. Dua kali pesta demokrasi dengan pola ā€œantagonistikā€ ā€“ karena hanya tersaji dua pasangan capres-cawapres saja ā€” seolah (kembali) menandai Sumatera Barat sebagai salah satu pusat politik Islamis terpenting di Indonesia.

Walaupun pasangan capres yang banyak dipilih di Sumbar tidak mewakili spektrum politik Islam, tetapi rakyat daerah ini ā€“ khususnya pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu ā€” menganggap Prabowo Subianto lebih mewakili aspirasi merekaĀ  dibandingkan Joko Widodo. Dalam politik bercorak dualitas atau dualisme, rakyat Sumbar memilih tokoh yang dianggap lebih mewakili imajinasi mereka, termasuk tentang politik Islam.

Sumbar dan Politik Islam

Dalam sejarah Indonesia, Sumatera Barat memang salah satu pusat kekuatan Islam terpenting di tanah air. Dasarnya yang utama tentu karena secara sosio-kultural, Minangkabau dan Islam sudah seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Semboyan sosio-kultural ā€œadat bersendi syarak syarak bersendi Kitabullahā€Ā menunjukkan adanya ā€œpertautanā€ agama dan budaya masyarakat di Minangkabau, terlebih sejak zaman Padri abad 19.

Dalam perkembangan sejarah modernnya, mayoritas masyarakat daerah ini gandrung pada partai-partai Islam. Dalam Pemilu 1955, partai-partai Islam menguasai sekitar 80 persen suara di Sumatera Barat. Pada saat itu Masyumi tampil dominan dengan 49 persen suara, disusul Partai Perti di posisi kedua dengan 28 persen suara.

Bandingkan dengan suara partai-partai ā€œnasionalisā€, seperti PNI, yang hanya 0,7 Ā persen saja (Amal, 1982). Padahal, PNI misalnya, pada saat itu merupakan partai pemenang di tingkat nasional, yakni 22,3 persen suara (Feith, 1999). PKI memang mendapatkan suara hampir 6,5 persen di Sumatera Barat, namun kemungkinan suara yang diraih sebanyak itu tidak seluruhnya berasal dari aspirasi masyarakat Minangkabau.

Tidak hanya itu, mereka yang dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan Islam di Indonesia abad 20 juga banyak berasal dari ranah Minangkabau, antara lain Agus Salim, Mohammad Natsir, Rasuna Said, Rahmah El Yunusyiah dan Hamka. Kalau dirunut lebih ke belakang lagi, daftarnya akan makin panjang. Sebagian mereka pada masanya merupakan ideolog Muslim terkemuka di tanah air. Saat debat soal ideologi negara di masa lalu, mereka tampil di garda depan sebagai pembela ideologi negara berdasarkan Islam.

Namun dalam rentang perjalanan sejarah berikutnya, ekspresi politik Islam orang Indonesia takĀ  berjalan linear. Bahkan politik Islam model lama seakan ā€œtenggelamā€ dalam arus sejarah bangsa. DibubarkannyaĀ  Partai Masyumi karena sejumlah pemukanya terlibat pemberontakan PRRI (1958-1961) di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ā€œtitik balikā€ politik Islam Indonesia model lama, terutama untuk golongan Islam modernis, tetapi juga kehidupan demokrasi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Hal itu karena keadaan titik balik politik Islam itu sejalan dengan kemunculan sistem politik otoritarian. Pada mulanya sistem Demokrasi Terpimpin, tetapi sistem itu segera runtuh pada pertengahan 1960-an. Paradoksnya, bubarnya otoriterismeĀ  Demokrasi Terpimpin justru berganti dengan otoriterisme Orde Baru di mana militer menjadi inti kekuatannya.

Walaupun demikian, Orde Baru tetap harus melaksanakan Pemilu sebagai basis legitimasinya berkuasa. Dalam konteks itulah Pemilu tahun 1971 digelar, namunĀ zeitgeistĀ pemilu kedua dalam sejarah Indonesia itu sudah jauh berbeda. Ā Hasil pemilu 1971, dan pemilu-pemilu Orde Baru selanjutnya, seolah menjadiĀ point of no returnĀ bagi politik Islam model lama.

Perkembangan ituĀ  kemudian ditopang pula tokoh-tokoh Islam baru yang seolah memberi justifikasi intelektual bagi transformasi model politik Islam Indonesia. Seolah politik Islam model baru secara kelembagaan ada dan membaur di mana-mana, termasuk Golkar, partai pemerintah yang berwatak ā€œnasionalis-pragmatisā€ yang selama lebih tiga dekade Orde Baru juga ā€œmenjualā€ narasi Islam untuk menarik simpati rakyat Muslim.

Orang Islam di Sumatera Barat berada dalam pusaran pergeseran model politik Islam Indonesia itu. Hasil pemilu pertama Orde Baru itu menunjukkan ā€œaspirasiā€ politik nasionalis malahĀ  jauh lebih besar dibandingkan kumulasi aspirasi partai Islam sendiri. Golkar yang mewakili suara ā€œnasionalisā€ menang besar di daerah ini. Memang trauma politik masa lalu yang berkait erat dengan politik Islam sering dianggap sebagai faktor pengubah, namun pengaruh politik ā€œbuldozerā€ rezim Orde Baru jauh lebih signfikan dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilu pada masa-masa paceklik demokrasi itu, termasuk di Sumatera Barat.

Manakala politik otoritarian runtuh dan berganti dengan corak politik demokrasi di zaman reformasi, model politik Islam lama tak pernah kembali, termasuk di Sumatera Barat. Sejak pemilu 1999 sampai sekarang, politik Islamis corak lama makin menyusut. Kalaupun ada yang terlihat ā€œpureā€ sebagai partai Islam, perolehan suara mereka tidak sesignifikan partai Islam di masa lalu, seperti pernah diperoleh Partai Masyumi atau Perti pada Pemilu 1950-an.

Ekspresi politik Islamis di daerah ini secara umum sudah bergeser dan bersalin rupa dengan justifikasi intelektual yang lebih baru lagi dengan isu-isu yang lebih inklusif juga. Ā Perkembangan ini mengikut pola secara nasional di mana ceruk pemilih ā€œpartai tengahā€ masih yang paling besar di Sumbar di mana pengelompokan politik sepenuhnya didasarkan pada alasan pragmatis. Koalisi-koalisi partai yang terbentuk, lebih didasarkan pada alasan kepentingan jangka pendek, yakni kekuasaan di parlemen dan pemerintahan.

Memang di masyarakat dan parlemen, khususnya DPRD, suara-suara Islamis masih berkumandang, seperti tercermin dari usulan dan berlakunya perda-perda bernuansa syariat, namun spiritnya tak lagi seperti politik Islamis di masa lalu. Semangat Islamis pada masa kini lebih pada hal-hal simbolik keagamaan, seperti tata cara berpakaian Muslimah danĀ  ihwal akhlak Islami lainnya, bukan pada ide-ide dasar Ā yang bertentangan secara diametral dengan konsensus dan hukum negara yang bersifat inklusif, walaupun dalam ekspresi dan pelaksanaannya tidaklah selalu mudah.

Israr Iskandar

Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang
867 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada topik kebangsaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan dan kemanusiaan.
Articles
Related posts
NKRI

Memperluas Akses Pendidikan dan Kualitas Pendidikan untuk NKRI

3 Mins read
Komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mengintegrasikan digitalisasi pendidikan untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan terus mendapatkan apresiasi yang…
NKRI

Menelisik Pelaku Judi Online Penerima Bansos, NKRI Menuju Kehancuran?

4 Mins read
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat publiK dikejutkan oleh berita tentang pernyataan seorang penjudi online yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Berita…
NKRI

Bank Sampah Sinergi Berdaya, Upaya Memperbaiki NKRI?

2 Mins read
Bank Sampah Sinergi Berdaya merupakan sebuah kisah inspiratif tentang pemberdayaan disabilitas melalui pengelolaan sampah di Kelurahan Temon Wetan, Kulon Progo, Daerah Istimewa…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *