UUD 45

Tata Cara Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan

2 Mins read

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertalian yang ada dari peraturan-peraturan tersebut berasal dari keberadaan hierarki yang menjadi penghubung/konektor antar peraturan. Oleh karena itu, Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di atas merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

Secara awam, peraturan yang merupakan amanat dari undang-undang untuk dibuat seringkali disamaratakan sebagai peraturan pelaksana. Namun, sebenarnya terdapat peraturan delegasi di samping peraturan pelaksana yang keduanya sama-sama merupakan penjabaran dari amanat undang-undang. Perbedaan tersebut muncul karena pembentukan peraturan sendiri pada hakikatnya terdiri atas kewenangan delegasi dan atribusi yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda. Dengan demikian, kedua jenis peraturan ini memiliki sumber kewenangan yang berbeda.

Peraturan delegasi adalah peraturan yang keluar/dihasilkan dari kewenangan delegasi. Sedangkan, peraturan pelaksana adalah peraturan yang dibentuk dari kewenangan atribusi. Peraturan delegasi sendiri memerlukan peraturan di atasnya sebagai dasar pembentukan, sedangkan peraturan atribusi tidak perlu keberadaan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai sumber pembentukan karena pembentukannya merupakan cerminan kewenangan yang telah diberikan.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya, sumber hukum yang terkuat dari peraturan delegasi adalah pengaturannya di dalam konstitusi. Peraturan Delegasi sendiri pada praktiknya di Indonesia sudah disebutkan bentuknya pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bentuk dari peraturan delegasi adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Kewenangan ini muncul kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan undang-undang di mana dalam melaksanakan kewajiban tersebut Presiden melakukannya dengan membentuk peraturan di ruang internal eksekutif sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Namun, praktik di dalam undang-undang yang telah ada seringkali langsung mendelegasikan pembuatan peraturan ke peraturan menteri/lembaga dan bahkan peraturan daerah. Hal ini sebenarnya dilandasi oleh kebiasaan yang telah terjadi pada undang-undang sebelumnya.

Kebiasaan ini kemudian dilegalisasi oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang boleh langsung membuat ketentuan yang mendelegasikan pembentukan peraturan ke lembaga/kementerian tanpa perlu adanya peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri pada akhirnya menimbulkan obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia karena banyak sekali kementerian/lembaga yang mendapatkan kewenangan secara legal untuk membentuk peraturan. Hal tersebut tentu berimplikasi pada jumlah peraturan yang semakin banyak di tataran peraturan teknis yang membuat pelaksanaan sesuatu menjadi ringkih.

Selain itu, keberadaan Pasal tersebut juga menimbulkan permasalahan filosofis yaitu terdapat banyak regulasi yang dibentuk tanpa persetujuan masyarakat lewat wakil-wakilnya di parlemen. Hal tersebut pada akhirnya mengurangi partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen dalam pembentukan peraturan yang tentunya akan merugikan rakyat sendiri di kemudian hari. Sehingga, keberadaan peraturan delegasi di dalam suatu undang-undang perlu dipikirkan masak-masak oleh wakil rakyat di parlemen pada saat pembahasan suatu undang-undang.

Keberadaan peraturan delegasi sendiri pada praktiknya dapat dibentuk secara tegas dengan disebut dalam undang-undang dan dapat pula dibentuk secara tidak tegas. Pembentukan peraturan delegasi secara tidak tegas muncul ketika presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif merasa bahwa perlu sebuah regulasi teknis untuk menjalankan ketentuan yang ada di dalam suatu undang-undang.

Penyebutan pembentukan peraturan delegasi di dalam undang-undang sendiri dalam praktiknya seringkali berjumlah lebih dari satu buah. Kondisi tersebut seringkali ditafsirkan sebagai keperluan untuk membuat peraturan delegasi yang banyak pula. Namun, beberapa ketentuan peraturan delegasi tersebut pada hakikatnya bisa saja digabungkan menjadi satu peraturan delegasi yang sesuai dengan semangat untuk efisiensi jumlah peraturan perundang-undangan.

Selain praktik yang biasa terjadi, terdapat pula kondisi di mana terdapat satu peraturan delegasi yang menjalankan berbagai undang-undang. Hal tersebut memang sah-sah saja, namun terdapat permasalahan filosofis di baliknya karena dua undang-undang tentu memiliki landasan berpikir dan semangat yang berbeda. Dengan demikian, apabila disatukan satu sama lain maka tentunya akan kehilangan esensi dari undang-undang asalnya sendiri.

Satrio Alif

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
1577 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
UUD 45

Benarkah Hukum Pidana Warisan Belanda Bertentangan dengan Hukum Islam?

3 Mins read
Sebagian kelompok Islam menilai bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda yang diterapkan di Indonesia adalah hukum thagut dan melanggar ketetapan hukum Allah….
UUD 45

Melihat Ancaman dalam Perubahan KUHP terhadap HAM

3 Mins read
Kitab Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu dari tiga kitab yang menjadi bagian dari hukum pidana di Indonesia. KUHP ini merupakan peraturan…
UUD 45

Apakah Masih Ada Eksistensi Perempuan Dalam HAM?

2 Mins read
Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, mulai 25 November hingga 10 Desember 2018. Kekerasan terhadap perempuan salah satu pelanggaran Hak Asasi…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *