Belum selesai persoalan kripto, muncul lagi persoalan baru. Aduh. Rasa-rasanya persoalan umat di negeri ini tidak ada habisnya. Baru-baru ini, secuil pengurus MUI diciduk Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror karena kasus terorisme. Tidakkah Anda merasa heran? Kenapa bisa, sekelas pengurus MUI tersusupi virus mematikan ini? Perlu diakui, ini merupakan pencapaian tertinggi teroris Indonesia.
Farid Okbah, Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad. Ketiga nama ini diduga kuat terjaring dalam kelompok teroris. Sebenarnya, siapa mereka ini? Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian RI, ketiga orang ini ialah ‘saudara seorganisasi’. Mereka sama-sama berafiliasi dengan JI (Jamaah Islamiyah) melalui LAZ Abdurrahmah Bin Auf yang ditaksir membiayai aktivitas terorisme.
Keseriusan Densus 88 Antiteror dalam menumpas jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia nampaknya perlu mendapat apresiasi. Hal ini mengingat bahwa tugas tersebut tidaklah mudah, tidak hanya bisa dilakukan dengan rapat-rapat dan tanda tangan di atas meja belaka. Beberapa strategi jitu seperti pemantauan dan profiling di tahap awal menjadi acuan tim dalam menyelesaikan misi ini.
Satu hal yang perlu diketahui, tidaklah tim menangkap seseorang melainkan dengan modal sedikitnya dua bukti. Dalam kasus Okbah Cs ini, di antara yang menjadi bukti kuat ialah keterangan napiter terdahulu yang berjumlah 28 orang yang tengah menjalani hukuman. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa Okbah Cs terlibat dalam pendanaan kelompok teroris JI. Nah lho.
Tidak pandang bulu, penggerebekan bisa dilakukan terhadap siapa saja yang terlibat, tak terkecuali pengurus MUI. Hal ini jelas akan menjadi sorotan banyak orang, mengingat MUI merupakan lembaga fatwa resmi Indonesia, terlebih Okbah dan Zain Al-Najah merupakan anggota aktif Komisi Fatwa di MUI. Bukan tidak mungkin bahwa umat akan menggaungkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap lembaga ini.
Penyebab MUI Disusupi Teroris
Pertanyaannya, bagaimana bisa, lembaga sekelas MUI disusupi pegiat terorisme? Menurut saya, sedikitnya terdapat dua alasan. Pertama, tidak adanya seleksi komitmen kebangsaan tidak dalam merekrut calon pengurus. Kedua, jaringan teroris seperti JI sudah menyebar dan taqiyah sehingga dapat dengan mudah menyusup ke dalam lembaga apa pun tanpa terdeteksi.
Mari, biar saya jelaskan. Perihal analisis pertama, saya tidak mengetahuinya secara pasti. Akan tetapi, jika memang hal tersebut benar, saya pikir, gagasan untuk menerapkan tahapan kebangsaan dalam seleksi calon pengurus MUI sudah layak dipertimbangkan dan mendapatkan perhatian. Pasalnya, kasus yang pertama ini, tidak bisa diklaim sebagai kasus yang terakhir dan satu-satunya. Kemungkinan akan tetap ada.
Harapannya, seleksi kebangsaan dalam perekrutan calon pengurus dapat diterapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemudaratan yang besar seperti ini. Sadd al-Dzariah dapat digunakan sebagai dalil yang melandasinya. Tanpa mengurangi rasa hormat, para ulama lebih paham dalam persoalan ini. Ya, meski dianggap telat, tindakan MUI untuk melakukan ‘bersih-bersih’ secara internal, tidak dapat disepelekan. Itu juga harus diapresiasi.
Terkait dengan analisis yang kedua, saya kira ini yang perlu diwaspadai. Mereka yang terciduk belakangan ini tentu bukan orang sembarangan. Mereka memiliki keahlian dalam berkamuflase dan menyembunyikan status dan tujuan yang sebenarnya. Menyusupnya mereka ke dalam tubuh MUI memberikan pelajaran bahwa setiap lembaga berpeluang untuk disusupi oleh organisasi teroris ini.
Dalam arti, MUI saja yang notabene diisi oleh para ulama bisa disusupi, apalagi lembaga lain. Dengan demikian, kasus ini semoga dapat menampar kita untuk senantiasa waspada dan berhati-hati akan paham dan jaringan teroris yang tersebar tanpa diketahui.
Azis Arifin
