BENNY Wenda, pelarian OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Inggris yang menamakan dirinya sebagai Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP – United Liberation Movement for West Papua), mengaku dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat pada 1 Desember 2020. Pengakuan Benny Wenda ini hanya agar masalah Papua Barat tetap menjadi perhatian dunia setelah isu yang diungkapkan kembali oleh Vanuatu dalam SU PBB sejak tahun 2016 sampai 2021 tidak mendapat respons di PBB.
Hal yang disesalkan ialah seorang Benny Wenda yang merupakan seorang kriminal dari Indonesia karena telah dijatuhi hukuman akibat penyerangan ke kantor polisi di Abepura tanggal 7 Desember 2000, yang mengakibatkan enam orang tewas dari polisi dan masyarakat sipil. Benny Wenda melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura tanggal 27 Oktober 2002 dan dapat tinggal di Inggris sejak 2003, serta melakukan kegiatan yang merugikan Indonesia.
Dalam hubungan yang baik antarnegara tentunya sesuai dengan protokol dunia diplomatik, tindakan itu harus dicegah atau dilakukan tindakan hukum. Sudah sangat tepat, Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Inggris melalui pemanggilan dubesnya di Jakarta Owen Jenkins oleh Kemlu, tetapi tidak ada respons dari Inggris dan sekarang masih menetap di Glasgow.
Kalau kita perhatikan senjata laras panjang yang dibawa kelompok teroris/keiminal bersenjata darimana mereka mendapatkannya? Demikian juga dengan pelurunya. Mengingat, perbatasan Papua Indonesia dengan PNG belum dapat terkontrol dengan baik, tidak menutup kemungkinan senajata ataupun pelurunya diselundupkan lewat jalan tikus perbatasan.
Secara yuridis formal, menurut hukum internasional Papua Barat ialah merupakan wilayah kedaulatan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ini dapat kita telusuri dalam notulen Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI tanggal 28 Mei sampai 22 Agustus 1945. Dalam sidang itu, juga telah dibahas mengenai wilayah Indonesia merdeka, yaitu bekas wilayah jajahan Belanda termasuk Papua.
Belanda tidak rela menyerahkan Papua ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia karena mengetahui kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terutama tambang emas yang merupakan tambang terbesar di dunia. Karena itu, dalam KMB tahun 1949 antara Indonesia dan Belanda diputuskan untuk membicarakan masalah Papua dalam waktu satu tahun. Namun, Belanda selalu menolak menyerahkan Papua kepada Indonesia. Bahkan, pada 1 Desember 1961 Belanda membentuk negara boneka berupa Organisasi Papua Merdeka.
Ini yang mendorong Presiden Soekarno melakukan rapat raksasa di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 yang menelurkan Trikora, sekaligus untuk mengingatkan bangsa ini bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda telah melakukan aksi militer kedua dengan menyerang dan menduduki ibu kota Indonesia waktu itu di Yogyakarta.
Isi Trikora ialah pertama gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Kedua, kibarkan ‘Sang Merah Putih’ di Irian Barat, Tanah Air Indonesia.Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan bangsa.
Dalam situasi perang dingin antara blok timur pimpinan Uni Soviet (Rusia sekarang), dan blok Barat pimpinan AS, Indonesia memainkan jurus untuk mendekat ke Uni Soviet dengan membeli persenjataan militer yang serba modern. Dengan melihat kenyataan ini AS khawatir kalau Indonesia jatuh menjadi blok Timur sehingga menekan Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia melalui diplomat seniornya, Elsworth Bunker.
Dalam pembicaraan informal dengan utusan Indonesia dan Belanda di Middleburg dekat Washington, akhirnya menghasilkan Persetujuan New York, 15 Agustus 1962 yang ditandatangani Menlu Subandrio dengan Menlu Van Royen. Intinya selambat-lambatnya pada 1 Oktober 1962 utusan PBB akan mengoper pemerintahan Irian Barat dari Belanda dan bendera Belanda akan diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Pada 31 Desember 1962, bendera Indonesia akan dikibarkan di Irian Barat di samping bendera PBB. Setelah bendera Belanda diturunkan dibentuklah United Nations Temporary Administrative Authority (UNTEA) yang akan menyerahkan Papua kepada RI pada1 Mei 1963. Sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB selama UNTEA di Papua ditunjuk dari Pakistan.
Persetujuan Indonesia dengan Belanda ini dibawa dalam SU PBB dan disetujui dengan dikeluarkan Resolusi No 1752 (XVII) pada 21 September 1962. Salah satu persetujuan New York yang penting lainnya ialah akan diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)/Act of Free Choise pada tahun 1969 dan telah dilaksanakan bulan Juli-Agustus 1969 dengan hasil rakyat Papua tetap menginginkan menjadi bagian Indonesia dan telah diajukan dalam SU PBB pada 19 November 1969 dengan suara 84 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada negara yang menolak. Untuk pelaksanan Pepera ini PBB menunjuk Wakil Tetap/Duta Besar Bolivia untuk PBB, Fernando Ortiz-Sanz.
Sementara itu, nama Irian muncul dalam Konferensi Malino – Ujung Pandang tanggal 16 Juli 1946 sebagai ganti nama Papua oleh tokoh Papua, Frans Kaesepo yang mempunyai arti historis dan filosofis, yaitu Ikut RI Anti-Nederland. Frans Kaesepo selalu berjuang membela Papua merupakan bagian wilayah Indonesia sehingga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dengan Keppres Nomor 077/TK/1993 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Cendrawasih Biak pada waktu meninggal 10 April 1979.
Kelihatannya AS mempunyai keinginan tersembunyi karena tahu Papua mengandung emas terbesar di dunia dan ingin menguasainya. Ini berhasil dengan memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh Freeport MacMoran (walaupun itu tambang dan tanah kepunyaan Indonesia) serta pengolahan hasil tambangnya selalu dilakukan di luar negeri dan menolak apabila didirikan pabriknya di Indonesia karena takut kandungan emas sebenarnya diketahui Indonesia. Untuk itulah selalu diciptakan adanya gangguan keamanan oleh OPM.
Kepentingan AS ini terbaca dengan adanya pangkalan militer AS di Darwin Australia yang jauh dari wilayah AS untuk mengantisipasi kalau Indonesia menguasai penuh Papua dengan menumpas OPM sehingga AS kehilangan sumber ekonominya. Kemungkinan AS akan menginvasi Papua. Indonesia pernah mengalaminya ketika AS mendukung pembrontakan PRRI, PERMESTA, RMS dengan mengebom Ambon bulan April 1958.
Untungnya pesawat pengebom B-25 AS yang berpangkalan di Philippina dan mengebom Ambon berhasil ditembak jatuh oleh TNI dan pilotnya Allen Pope tertangkap. Anehnya mengapa istri Allen Pope bisa berhasil bertemu dengan Presiden Soekarno dan minta mengampuni suaminya. Hasilnya Allen Pope dibebaskan dari hukuman mati dengan kata Presiden Soekarno, “Atas kemurahan hati Presiden engkau diberi ampun. Akan tetapi, saya melakukan secara diam-diam. Saya tidak menghendaki propaganda mengenai hal ini. Sekarang pergilah.”
Kalau kita pelajari penyerangan AS kepada Irak dengan alasan Irak telah membuat senjata kimia dan biologi ternyata tidak terbukti. Di balik itu ternyata karena AS ingin menguasai ladang minyak Irak. Demikian juga dengan Tiongkok, sebelum peristiwa G-30-S/PKI yang mempunyai hubungan erat dengan Indonesia, PM Chou Enlai pernah menawarkan bantuan gratis 100.000 pucuk senjata kepada Menlu Subandrio waktu berkunjung ke Beijing sehingga memunculkan gagasan pembentukan angkatan kelima diluar ABRI yang ditentang Jenderal A Yani.
Dengan demikian terbukti tidak ada bantuan yang tulus dari negara lain dan di balik itu. Selalu tersembunyi kepentingan nasionalnya. Tidak ada makan siang yang gratis. Demikian juga dengan masalah OPM yang separatis, selalu dimunculkan isu pelanggaran HAM oleh TNI dan Polri waktu menumpas OPM. Adapun kalau OPM membunuh TNI, Polri dan masyarakat sipil tidak dipermasalahkan sehingga kasusnya berlarut-larut. Padahal, intinya ingin menguasasi tambang emas atau kekayaan alam di Papua. Pengalaman tragedi Timor Timur menjadi pelajaran yang berharga.
Mustakim. Mantan diplomat.
Selengkapnya baca di sini I
